Kabarflores.co – Penyaluran bantuan pemugaran rumah tak layak huni (RTLH) di Desa Wewa, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat terindikasi ditilep oleh bendahara desa Wewa.
Penyaluran bantuan tersebut terhambat, uang yang seharusnya digunakan untuk program pemugaran RTLH warga justru terbengkalai.
Kepada media, warga desa setempat yang merupakan salah satu penerima bantuan RTLH keluhkan volume material yang dirop tidak sesuai rencana anggaran belanja yang telah ditetapkan.
“Anggaran yang telah ditetapkan itu sebesar 10 jta per orang, namun kami terima dalam bentuk material. Faktanya material yang kami terima, volumenya tidak sesuai dalam RAB. Misalnya seng 45 lembar, yang kami terima hanya 30 lembar. Berikutnya paku seng 4 kg, yang kami terima hanya 1 kg. Belum material lain yang dipotong,” ujar salah satu penerima bantuan kepada media. Senin, (26/1/2025)
Sumber ini juga menyebutkan, bahwa pengiriman material molor sampai Januari 2026.
“Material yang mereka kirim ini tidak sekaligus. Mereka drop pasir di September 2025, kemudian bata merah dan material lainnya baru dikirim Januari 2026. Sehingga ada yang terlanjur sudah bangun semua menggunakan uang pribadi karena tidak ada kepastian dari pemerintah. Ada peserta lain kemarin minta ganti uang saja namun bendahara hanya bersedia membayar 5 jta. Kalau kamu masih banyak tuntutan, saya kasih ke warga lain saja ini bantuan,” tuturnya meniru ucapan bendahara desa wewa.
Seperti diketahui, Desa Wewa menggelontorkan anggaran Rp150.000.000. Untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2025.
Masyarakat setempat berharap pihak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara masif oleh Bendahara Desa Wewa.
“Terus terang saja Pak, di desa kami ini kepala desanya tidak bisa apa – apa. Semua yang kendali urusan kegiatan dan keuangan desa itu bendahara semua yang atur. Apalagi Pa Kades sering sakit – sakitan, jadi bendaharanya yang berkuasa. Kami berharap APH datang kesini, kami akan membuka semua kebobrokan di desa ini mulai dari penyertaan modal dari Dana Desa ke BUMDes, Penyelenggaraan Posyandu Makanan Tambahan, Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa dan Insentif Bidan Desa yang tidak jelas pertanggungjawabannya.” tutup sumber tersebut.
Terpisah, Bendahara Desa Wewa saat dikonfirmasi meminta pihak media untuk berkoordinasi langsung dengan kepala desa.
“Koordinasi langsung ke Pak Kades saja, Pak. Kami ini hanya bawahan,” tuturnya.
