Kabarflores.co LABUAN BAJO — Gelombang kritik tajam yang dilayangkan Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Manggarai Barat, Lorens Logam, tidak berhenti pada persoalan mandeknya hak buruh di tingkat korporasi. Usai merampungkan advokasi di lapangan, Lorens langsung mengalihkan sasaran kritikan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat.
Dalam pernyataannya, Lorens melontarkan kritik pedas tanpa kompromi terhadap institusi legislatif tersebut. Ia secara blak-blakan menilai kinerja para wakil rakyat di Mabar mandul dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rabu, 4 November 2026
“Saya menilai 30 anggota DPRD Mabar ini seperti Rapu Tongkeng (mayat hidup) yang tidak ada output apa-apa bagi masyarakat Mabar. Hanya jadi beban anggaran daerah,” tandas Lorens Logam menyoroti minimnya kontribusi nyata dewan.
Lorens menyentil ironi fasilitas yang diterima para legislator setiap bulannya dari uang rakyat, yang berbanding terbalik dengan integritas moral mereka.
“Padahal, setiap bulannya mereka mendapatkan fasilitas dari masyarakat. Namun, level moral mereka tidak pernah menyentuh substansi keberpihakan langsung dalam sistem kebijakan pemerintah,” tutupnya
Intervensi Politik dan Praktik “Begal” Dana Swakelola Revitalisasi
Lebih jauh, Lorens membongkar modus operandi busuk yang diduga melibatkan para legislator. Alih-alih mengawasi jalannya pemerintahan demi kepentingan rakyat, para anggota dewan tersebut justru dituding sibuk mengintervensi Bupati demi kepentingan rente. Intervensi tersebut utamanya menyasar pergantian kepala sekolah dengan satu tujuan tersembunyi: membancak kewenangan pengelolaan dana swakelola revitalisasi.
Berdasarkan temuan di lapangan, para kepala sekolah kerap mendapatkan tekanan dan intimidasi psikologis agar bersedia menyerahkan kendali atas alokasi dana revitalisasi tersebut kepada pihak-pihak tertentu.
Skenario “Substitusi Player” dan Rekayasa Proyek dari Hulu ke Hilir
Lorens Logam mengibaratkan praktik kotor ini menggunakan gaya “begal” yang dijalankan secara sistematis melalui strategi pemain pengganti (substitusi player).
Skenario pengaturan proyek ini diduga telah direkayasa sedemikian rupa sejak fase perencanaan awal.
“Konsultan perencana hingga konsultan pelaksana diduga kuat telah dikondisikan sejak awal untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Para makelar proyek memastikan bahwa pihak-pihak yang memegang kendali teknis di lapangan adalah orang-orang tertentu yang siap mengamankan rekayasa anggaran, bukan berorientasi pada kualitas bangunan sekolah. Ruang kemandirian sekolah dirampas, dan dana publik digiring masuk ke kantong para pemburu rente melalui skema “pemain pengganti” (substitute player) yang terstruktur dari hulu ke hilir.” paparnya
