Hukum, News  

Forum Peduli Mabar Gelar Aksi Unjukrasa Terkait Tunggakan Pembayaran Proyek Kantor Pajak Labuan Bajo

Kabaflores.co/Labuan Bajo – Forum Peduli Mabar (FPM) resmi menyampaikan pemberitahuan rencana aksi unjukrasa kepada Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat, Rabu 13 Juli 2026. Langkah ini diambil menyusul belum terselesaikannya masalah tunggakan hak pembayaran yang dialami para mitra pelaksana pada proyek pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Labuan Bajo.

Dalam surat bernomor khusus yang ditandatangani Koordinator FPM Lorensius Logam, disebutkan bahwa para mitra pelaksana belum menerima pembayaran hak mereka dari kontraktor pelaksana, PT Joglo Multi Ayu, meskipun proyek telah berjalan. Berbagai upaya penyelesaian dan koordinasi dengan pihak terkait telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan.

“Kami menilai sikap inkonsistensi PT Joglo Multi Ayu mencerminkan praktik yang merugikan pihak lain, layaknya bentuk penjajahan gaya baru,” tulis pihak FPM dalam surat tersebut.

Baca Juga:  Bahas Pengadaan Tanah Embung Anak Munting, BBWS NT II Minta Pendapat Hukum Kejati NTT

Dalam suratnya, Koordinator FPM Lorens Logam agendakan aksi unjukrasa direncanakan digelar pada Rabu, 15 Juli 2026, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 Waktu Indonesia Tengah. Rute aksi dimulai dari Kantor Polisi Resor Manggarai Barat menuju lokasi proyek, dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 300 orang. Peserta akan membawa mobil orasi, spanduk, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Agenda utama dalam aksi ini adalah melakukan boikot sementara terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di lokasi proyek, sebagai bentuk pernyataan ketidakpuasan dan desakan agar hak para mitra pelaksana segera dipenuhi.

Baca Juga:  Langkah Hukum Kepala Bank NTT Cabang Labuan Bajo, Laporkan Akun Tik-Tok Bernama Lika Liku NTT Soal Isu Heboh Perselingkuhan

Pihak FPM menyampaikan pemberitahuan ini sesuai ketentuan yang berlaku, guna meminta perhatian dan pengamanan dari pihak kepolisian agar aksi berjalan tertib dan damai, sekaligus mendesak adanya langkah nyata penyelesaian dari pihak kontraktor maupun instansi terkait.

Penulis: Ovan BoniEditor: Tim Redaksi